Kesimpulan dan What To Do Oleh: Agus Winahyo Kesimpulan Kebakaran 22 Agustus 2026 di Dusun Sade—sebagai episode kebakaran ke-7 dalam rentang sejarah permukiman—merupakan muara akumulasi kerentanan fisik dan spasial: tingginya muatan bakar biomassa alami, kepadatan lorong berundak, elektrifikasi tanpa pipa pelindung, serta ketiadaan sistem pemadam aktif. Keberhasilan evakuasi mandiri dengan nol korban jiwa membuktikan kekuatan...Read More
Rekonstruksi Dusun Sade & Best Practice Rekonstruksi Dusun Sade Oleh: Meina Asti Pro dan Kontra Kebakaran Dusun Sade memicu dilema perancangan karena dihadapkan dengan pilihan untuk membangun kembali permukiman persis seperti semula atau memodifikasi struktur demi memenuhi standar keselamatan kebakaran modern. Wacana rekonstruksi ini pada akhirnya bukan sekadar perkara teknis mendirikan kembali atap dan dinding,...Read More
Adat Masyarakat Sade dan Arsitektur Rumah Masyarakat Sade Oleh: Santa Silalahi Letak Geografis, Sejarah, dan Status Kultural Dusun Sade Dusun Sade terletak di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, NTB, Berada di pinggir Jalan Raya Praya-Kuta dan berada ±43 Km dari Kota Mataram. Dusun Sade menempati perbukitan seluas ± 5,5 hektare di koridor pariwisata...Read More
Oleh: MEINA ASTI RAFIDA & M. AGUS WINAHYO Pendahuluan: Sebuah Fenomena Keseharian yang Menghangatkan Hati Beberapa waktu lalu, jagat media sosial Indonesia dihebohkan dan dihangatkan oleh sebuah kisah bersahaja mengenai seorang pengemudi ojek sepeda motor berbasis aplikasi digital. Tanpa diminta, pengemudi ojek online tersebut tergerak untuk membantu seorang warganet yang sepeda motornya mengalami mogok teknis...Read More
Oleh: RIFQAH ZULHANZAHIRA & RIFDAH ZULHANZAHIRA Fetisisme Hukum dan Depolitisasi Perjuangan Masyarakat Sipil Di tengah realitas struktur dan budaya hukum yang demikian rapuh, timbul sebuah paradoks besar: mengapa kawan-kawan di organisasi masyarakat sipil (NGO) dan aktivis gerakan sosial di Indonesia begitu gigih memperjuangkan “ideologi consent” ini? Mereka kerap memperlakukannya seolah-olah sebagai panacea (obat mujarab) yang...Read More
Oleh: RIFQAH ZULHANZAHIRA & RIFDAH ZULHANZAHIRA b. struktur pascakolonial yang belum didekolonisasi (unfinished decolonization) Masyarakat di Selatan Global, seperti Indonesia, hidup dalam formasi sosial yang tidak pernah mengalami dekolonisasi secara menyeluruh. Kemerdekaan politik formal sering kali hanya memindahkan tampuk kekuasaan dari birokrasi kolonial kepada elit komprador lokal, tanpa pernah membongkar struktur feodal-paternalistik yang diwariskan. Dalam...Read More
Oleh: RIFQAH ZULHANZAHIRA & RIFDAH ZULHANZAHIRA Konsep persetujuan (consent) telah menjadi salah satu kosakata paling sentral dalam diskursus hukum, etika, dan hak asasi manusia modern. Secara umum, konsep ini diperlakukan sebagai instrumen universal untuk menegakkan hak otonomi individu atau kelompok atas tubuh, ruang hidup, data, maupun kepemilikan mereka. Namun, ketika konsep ini dipindahkan secara mekanis...Read More
Oleh: BONO BUDI PRIAMBODO B. Pembagian Kerajaan (Pembelahan Tanah): Mediasi dan Penemuan Hukum Organik Konflik paling pelik yang dihadapi Prabu Airlangga di akhir masa pemerintahannya adalah potensi perang saudara yang berdarah antara kedua putranya, Sri Samarawijaya dan Mapanji Garakan, berebut takhta Kahuripan. Di sinilah Mpu Bharada menjalankan fungsi metodologi kerja hakim adat yang aktif, mandiri,...Read More
Oleh: BONO BUDI PRIAMBODO Metodologi Kerja Hakim Adat: Pencarian Fakta secara Mandiri Berdasarkan pengamatan Cornelis van Vollenhoven, sifat akomodatif dan kepemilikan hikmat ini mewujud nyata dalam metodologi kerja para hakim adat ketika memeriksa suatu perselisihan. Mereka bekerja dengan metode-metode organik yang sangat kontras dengan tradisi hukum Barat modern yang cenderung pasif dan formalistik: Konsultasi Damai...Read More
oleh: BONO BUDI PRIAMBODO & M. ALI MUHARAM Dalam lanskap hukum modern yang gersang dan mekanis, keadilan sering kali direduksi menjadi sekadar urusan prosedural dan pencocokan teks undang-undang tertulis. Manusia yang bersengketa diperlakukan bagai angka, sementara ruang sidang bertransformasi menjadi panggung pembacaan pasal-pasal yang dingin. Padahal, jauh sebelum institusi persekolahan hukum formal ala Barat diperkenalkan...Read More
