Kamis, 13 Februari 2025 – Tim Pengabdian Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia, yang diketuai oleh Dr. M. Sofyan Pulungan, S.H., M.A. melaksanakan audiensi ke Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan RI. Audiensi diterima langsung oleh Direktur Penanganan Konflik Tenurial & Hutan Adat – Julmansyah, S.Hut., M.A.P.
Audiensi ini merupakan lanjutan dari program pengabdian masyarakat FHUI dalam memberikan pendampingan bagi dua MHA di Kutai Barat Kalimantan Timur untuk mendapatkan Pengakuan Hutan Adat. Kedua MHA tersebut adalah MHA Benuaq Madjaun dan Benuaq Telimuk.
MHA Benuaq Telimuk dan Benuaq Madjaun merupakan dua MHA dari 189 Masyarakat Adat di Kalimantan Timur yang sudah mendapatkan pengakuan hukum. MHA Benuaq Telimuk memiliki luas wilayah 2.613 Ha, dengan hutan adat Jarikng Lestari yang luasnya 568,64 Ha. TTim Pengabdi mendampingi MHA Bunuaq Telimuk untuk mendapatkan pengakuan Hutan Adatnya seluas 474 Ha.
Sedangkan MHA Benuaq Madjaun memiliki luas wilayah 4.875 Ha dengan Hutan Adat Gunung Menalik seluas 327,21 Ha. Wilayah Hutan Adat dari kedua MHA yang berbatasan langsung dengan Perusahaan Batubara dan Sawit, membuat masyarakat harus memperjuangkan hak-hak mereka atas hutan adat sebelum perusahan tersebut mengambil terlalu banyak hutan adat mereka.
Julmansyah dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan adanya kebijakan efisiensi dari Pemerintah, Proses verifikasi yang dapat dilakukan oleh Kementerian Kehutanan dibatasi hanya sejumlah 4 permohonan dari yang sebelumnya sampai dengan 15 per tahun, oleh karena itu dengan adanya program pengabdian ini, diharapkan Kementerian dapat bekerjasama dengan Fakultas Hukum melalui Pengabdian masyarakat untuk dapat bersama-sama melakukan proses verifikasi. Hal itu senada dengan Kurnia Togar, S.H., M.E yang merupakan Koordinator Pengabdian Masyarakat FHUI. Audiensi ini menjadi pembuka jalan untuk Kementerian Kehutanan dan Fakultas Hukum UI untuk dapat membangun kerjasama baik dalam bidang riset, magang dan kerjasama akademik lainnya.